Notifikasi
Tidak ada notifikasi baru.

Berantas Mafia Pengangkatan Pegawai Honorer



Berantas Mafia Pengangkatan Pegawai honorer


JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
Abdul Malik Haramain, mendesak pemerintah memberantas mafia pengangkatan
tenaga honorer. Praktek mafia honorer ini telah menjamur mulai dari
tingkat daerah hingga pusat. Menurut temuannya di lapangan pendataan
tenaga honorer banyak bermasalah.



"Pendataan tenaga honorer kategori I dan II banyak masalah. Banyak
pengaduan dari daerah-daerah terkait status mereka. Sesuai keputusan
Panja Honorer Komisi II dengan Pemerintah/Kemenpan bahwa honorer dengan
Kategori I (K I) diangkat secara otomatis sebagai PNS, sementara
Kategori II (K II) diseleksi sesama K II. Persoalan yang muncul, banyak
honorer yang lolos di K I ternyata masuk di K II," ungkap Malik kepada Okezone, Kamis (17/5/2012).



Tentu, kata dia, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kemenag harus
bertanggungjawab terkait pendataan honorer tersebut. Sebab dua lembaga
tersebut yang melakukan pendataan tenaga honorer sehingga diangkat
menjadi PNS.



"Yang bertanggung jawab terkait pendataan honorer adalah BKD. BKD
menghimpun data honorer dari Satker/dinas-dinas di provinsi maupun
kabupaten atau kota. Untuk guru agama dibawah koordinasi langsung
Kemenag," kata dia.



Selain itu, amburadulnya pendataan ini disebabkan banyaknya kecurangan
pendataan yang terorganisir dari bawah. Sehingga mengakibatkan
terjadinya main mata antara pejabat di bawah dan menafikan aturan main
yang telah disepakati.



"Tidak beresnya pendataan ini disebabkan oleh banyak manipulasi
pendataan honorer di bawah. Terjadi kongkalikong antar pejabat di bawah.
Petugas tidak konsisten dengan kategori-kategori baik K I maupun K 2
yang sudah disepakati bersama termasuk tahun pengangkatan honorer yang
dibuat mundur," imbuh Sekjen DKN Garda Bangsa ini.



Oleh sebab itu, dia mendesak Komisi II untuk mengevaluasi Kemen PAN dan
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait kecurangan dan amburadulnya
pendataan honorer tersebut. "Saya minta Komisi II segera  memanggil dan
mengevaluasi  KemenPAN dan BKN terkait dengan pendataan honorer,"
pungkasnya.



Sumber: Okezone.com


Berita
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar